Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

Sesuai dengan amanat Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), diperlukan pengelolaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional terintegrasi yang akurat guna mencapai tujuan pembangunan yang terukur dan berkelanjutan. Hal ini menjadi dasar kebijakan, perencanaan, dan evaluasi pembangunan yang efektif, dalam rangka mendukung keterpaduan program pembangunan nasional serta sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagipakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Peraturan ini mengatur secara detail persyaratan permohonan DTSEN, referensi dokumen yang dibutuhkan, serta kewajiban dan wewenang pemohon maupun penerima DTSEN.

1. Pembuatan Akun (dengan Surat Permohonan Pembuatan Akun)
2. Login menggunakan akun yang telah disetujui
3. Mengunggah dokumen permohonan sesuai Level DTSEN:
   • Surat Pengajuan Permintaan DTSEN
   • Formulir Pernyataan Keamanan dan Pemanfaatan DTSEN
   • Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemanfaatan DTSEN
   • SK Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan DTSEN
   • Regulasi Penyelenggaraan SDI dan/atau Keputusan BUMN
4. Verifikasi Teknis
5. Verifikasi Substansi
6. Persetujuan Koordinator
7. Penandatanganan BAST
8. Penyiapan Data, Penjaminan Mutu, dan Pengiriman Data
9. Pemanfaatan Data dan Pelaporan

Untuk koordinasi lebih lanjut, kami menyediakan Layanan DTSEN melalui portal dtsen.data.go.id, email sdi@bappenas.go.id, atau hotline +62 821-2019-4130.